logo

Written by M. Arief Jauhari on . Hits: 104

Sejarah Pengadilan Agama Wates

1. Sejarah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan daerah otonom setingkat Propinsi  yang dikepalai oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai kepala Daerah  DIY dan Sri Paku Alam VIII sebagai Wakil Kepala Daerah DIY. Undang-undang yang membentuk Daerah  Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom tingkat Propinsi  adalah Undang-undang  Nomor 3 jo.19 tahun 1950, sedangkan yang memasukkan daerah enclave Kasunanan di Kabupaten Bantul dan daerah enclave Mangkunegaran di Kabupaten Gunung Kidul kedalam Daerah Istimewa Yogyakarta ialah Undang-undang No.14 Tahun 1958.

Pengadilan Agama di zaman kesultanan Yogyakarta dirintis sejak Sultan Agung dengan nama Peradilan Surambi diketuai oleh seorang Penghulu dibantu oleh empat orang Hakim dari Alim Ulama yang disebut Pathok Nagari yang diangkat dengan surat kekancingan dalem, mereka bermukim di empat Masjid Pathok Nagari yang berlokasi di arah empat penjuru Kraton Yogyakarta. Pengadilan Surambi menangani masalah-masalah kehidupan masyarakat yang menyangkut Syari’at Islam seperti Perkawinan, wasiat, Waris, Hibah dan sebagainya.

a. Zaman Penjajahan Belanda

Dalam zaman penjajahan Belanda, status Kasultanan Yogyakarta tidak diatur dengan ordonnantie (undang-undang), melainkan diatur dalam sebuah perjanjian antara Gubernur Jendral Belanda  dan Sri Sultan. Perjanjian ini dinamakan politiek contract. Ini berarti bahwa status Kesultanan tidak diatur secara sepihak oleh Gubernur Jendral Belanda, melainkan status Kesultanan Yogyakarta ditentukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, yaitu oleh Gubernur Jenderal Belanda disatu pihak dan Sri Sultan dilain pihak.

Sejak dihapusnya Pengadilan Raja seiring dengan dibatasinya kekuasaan raja dalam masa ini, maka secara Yuridis Formal Pengadilan Surambi tidak berfungsi lagi dan melebur ke dalam Pengadilan Agama. Pelayanan hukum di bidang Agama tentang masalah perkawinan untuk daerah Kesultanan Ngayogyokarto (Daerah Istimewa Yogyakarta) dipusatkan pada satu Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta. 

Menurut pasal 24 politiek contract tersebut maka untuk kepentingan daerah Kasultanan Yogyakarta, Sri Sultan dapat mengeluarkan  peraturan - peraturan, akan tetapi menurut pasal 15 sebelum peraturan itu berlaku maka terlebih dahulu harus dicantumkan dalam Rijksblad. Dalam prakteknya yang menjalankan pemerintahan di Kasultanan sehari-hari tidak lain adalah Papatih Dalem itu. Dan mengingat kedudukan Pepatih Dalem yang merupakan pegawai Kasultanan dan pegawai Gubernemen, maka dalam prakteknya semua yang dikerjakan oleh Pepatih Dalem mesti harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur Belanda. Dengan demikian maka kita dapat menarik kesimpulan, bahwa sebenarnya yang memerintah Kasultanan tidak lain adalah Pepatih Dalem dengan persetujuan Gubernur itu.

Keadaan semacam ini terus berlangsung hingga Indonesia merdeka sampai pada tahun 1961.

b. Zaman Penjajahan Jepang
Setelah penjajah Jepang berhasil menduduki Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942, maka kedudukan daerah Kasultanan Yogyakarta  diatur juga oleh Jepang.

c. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 rakyat Indonesia semakin lama semakin maju taraf kehidupan dan pendidikannya, yang hal ini semakin terasa pula peningkatan kebutuhan di bidang pelayanan hukum, termasuk pelayanan hukum Agama, khususnya hukum keluarga yang mengatur tentang masalah perkawinan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum Agama yang mengatur masalah perkawinan ini, maka pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961 menetapkan Pembentukan Cabang-cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu:

  • Wonosari, untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul.
  • Wates, untuk Daerah Tingkat II Kulon Progo.
  • Bantul, untuk Daerah Tingkat II Bantul.
  • Sleman, untuk Daerah Tingkat II Sleman

Pada mulanya pengadilan-pengadilan agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini termasuk Pengadilan Wates termasuk ke dalam yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 mengenai pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yurisdiksi berpindah ke dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Pada tanggal 30 Januari 1993 Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta diresmikan pengoperasiannya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada awalnya Pengadilan Agama Wates menempati gedung dengan luas bangunan 300 m2 yang berdiri di atas tanah seluas 840 m2 di Jalan Sugiman No. 25 Wates. Kemudian, PA Wates menempati gedung baru yang beralamat di Jl.K.H. Ahmad Dahlan Km. 2,6 Wates Kulon Progo. Gedung yang telah sesuai dengan prototip gedung pengadilan ini diresmikan oleh ketua Mahkamah Agung bersamaan dengan beberapa gedung pengadilan lain di berbagai daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia pada tanggal 1 Januari 2013. 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Wates

Jl. K. H. Ahmad Dahlan Km.2,6 Wates, Kulon Progo

Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp: 0274-773053 
Fax: 0274-773478

Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ahoo.com