Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022
(Wates) Jumat, (22/07/22) pukul 09.00 WIB bertempat di ruang tunggu sidang Pengadilan Agama Wates berlangsung acara Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022. Acara diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Plt. Panitera, Pejabat Struktural, dan Fungsional dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Wates. Bertindak sebagai pimpinan rapat Ketua Pengadilan Agama Wates, Dr. Yuniati Faizah,S.Ag., S.H., MSI. didampingi Wakil Ketua Pengadilan Agama Wates, Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag.
Dalam kesempatan tersebut Dr. Yuniati Faizah,S.Ag., S.H., MSI. menyampaikan bahwa sesuai surat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Nomor : 3307/DJA.2/OT.01.2/7/2022, tanggal 18 Juli 2022, perihal "Draf Penilaian Kinerja Triwulan II Tahun 2022" yang dikeluarkan Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, ada beberapa hal yang perlu dikoordinasikan terkait pelaksanaan kinerja di Pengadilan Agama Wates, khususnya Triwulan II. Pertama-tama beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas kinerja aparatur Pengadilan Agama Wates selama Triwulan II menunjukan peningkatan yang cukup baik. Namun demikian ada beberapa kinerja yang masih bisa ditingkatkan agar pencapaian kinerja pada Triwulan berikutnya semakin meningkat. “Penanganan Mediasi misalnya, penanganan mediasi di Pengadilan Agama Wates perlu kerjasama dari Mediator dan semua pihak, agar tingkat keberhasilan mediasi bisa ditingkatkan. Selain itu perlunya kedisiplinan dalam input data hasil mediasi di SIPP agar keberhasilan mediasi dapat dipantau oleh Badilag, karena nilai mediasi di Kinerja Triwulan ini cukup tinggi, yakni 10%, imbuh beliau”.
Sementara itu Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag., menyorot hasil pelatihan meja PTSP hasil kerjasama PA. Wates dengan salah satu bank plat merah pada 15 Juli 2022 lalu. Beliau menegaskan bahwa hasil pelatihan tersebut sangat bermanfaat khususnya bagi meja pelayanan, karena pelatihan tersebut mengajarkan bagaimana kita bersikap dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Dalam sesi diskusi, Panitera Muda Permohonan Suciati, S.Ag. menyorot perlunya dilakukan mediasi meskipun perkara tersebut dicabut, sehingga akan memberikan kontribusi kepada nilai hasil mediasi. Namun demikian, menurut tanggapan Hakim PA. Wates Sundus Rahmawati, S.H., tidak selamanya perkara dicabut karena adanya kesepakatan para pihak, bisa saja perkara tersebut dicabut karena tidak lengkap syarat-syarat administrasinya. Sebagai contoh perkara CG/CT dari pihak ASN, TNI/Polri yang tidak menyertakan surat izin atasan bisa saja dicabut perkaranya tanpa mediasi, tegasnya. Pada kesempatan yang sama, Jurusita Pengganti PA. Wates, Hijrah Aji, S.E. menyampaikan beberapa permasalahan teknis pemanggilan para pihak terkait pentingnya koordinasi dengan kelurahan setempat agar penyampaian panggilan dapat dilaksanakan dengan baik. Sesi diskusi menjadi acara yang sangat menarik karena banyaknya saran, masukan dan kontribusi yang disampaikan para peserta rapat. Acara rapat koordinasi ditutup oleh Ketua pukul 11.30 WIB. (adm)