Pengadilan Agama Wates Hadiri Undangan Koordinasi

Pengisian Bukti Dukung Evaluasi Kabupaten Layak Anak di Dinas Sosial PPPA Kulon Progo

pa-wates.go.id. Rabu 04 Maret 2026. Memenuhi undangan dari Pemerintah Daerah Kab. Kulon Progo melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Panitera Muda Permohonan mewakili Ketua Pengadilan Agama Wates Panitera Muda Permohonan hadiri kegiatan Pengisian Bukti Dukung Evaluasi Kabupaten Layak Anak.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Sosial PPPA Kulon Progo ini dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah dan instansi terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi serta memastikan kelengkapan dan ketepatan pengisian dokumen bukti dukung evaluasi KLA tahun berjalan.

Dalam kesempatan tersebut, Eka Kusumaningsih, S.H. Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Wates menyampaikan komitmen lembaga dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Kulon Progo sebagai Kabupaten Layak Anak. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai program dan layanan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak, khususnya dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan hak-hak anak dan perempuan.

Melalui kegiatan koordinasi ini, diharapkan seluruh instansi dapat melengkapi data dan dokumen pendukung secara optimal sehingga proses evaluasi Kabupaten Layak Anak dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil yang maksimal.

Pengadilan Agama Wates akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Kulon Progo.

PA Wates Perkuat Komitmen Menuju WBK 2026

pa-wates.go.id — Pengadilan Agama Wates menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas, Senin (2/3/2026), di Ruang Media Center. Rapat ini merupakan tindak lanjut atas Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 585/DJA/OT1.6/II/2026 tanggal 24 Februari 2026 tentang “Langkah-Langkah Strategis Menuju WBK/WBBM di lingkungan Peradilan Agama Tahun 2026”.

Surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, H. Muchlis, tersebut menekankan pentingnya penilaian mandiri pembangunan ZI melalui aplikasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Mahkamah Agung paling lambat 13 Maret 2026, kelengkapan data dukung, serta pemenuhan ambang batas nilai evaluasi sebagai prasyarat pengusulan satuan kerja menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Rapat dipimpin langsung Ketua PA Wates Taufik, S.H.I., M.A., dan dihadiri Wakil Ketua selaku Ketua Pembangunan ZI Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., M.H., para Hakim, Panitera, Sekretaris, serta seluruh pegawai.

Dalam arahannya, Taufik, S.H.I., M.A., menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar memenuhi aspek administratif, melainkan membangun budaya kerja yang berorientasi integritas dan pelayanan publik. “Setiap area pengungkit, mulai dari manajemen perubahan hingga peningkatan kualitas pelayanan publik, harus diimplementasikan secara nyata dan terukur,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan dan kebenaran data dukung dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), termasuk pemenuhan Survei Mandiri sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025. Survei tersebut wajib mencakup seluruh jenis layanan, dilengkapi data responden yang valid, dan dilaporkan sesuai format yang telah ditetapkan.

Sementara itu,Saleng Pagesongan, S.Ag., M.H., menekankan perlunya sinergi seluruh aparatur dalam memenuhi ambang batas nilai evaluasi sebagaimana diatur dalam surat Dirjen Badilag. Untuk meraih predikat WBK, satuan kerja harus mencapai nilai minimal 75 dengan komponen area pengungkit sekurang-kurangnya 40 poin. Adapun untuk WBBM, nilai minimal yang harus diraih adalah 85 dengan standar komponen yang lebih tinggi.

Selain itu, rapat juga membahas kesiapan beberapa syarat usulan diantaranya kewajiban penyusunan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), rekapitulasi kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), matriks risiko, serta laporan hasil survei mandiri sebagai bagian dari instrumen seleksi administrasi.

Mengacu jadwal yang ditetapkan, tahapan pengisian PMPZI oleh satuan kerja berlangsung hingga 13 Maret 2026, dilanjutkan evaluasi berjenjang oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Unit Eselon I, sebelum akhirnya memasuki tahapan evaluasi nasional hingga akhir tahun. (adm/na)

Ketua Pengadilan Agama Wates Sampaikan Tausiyah tentang Keistimewaan Al-Qur’an

pa-wates.go.id. Rabu, 25 Februari 2026. Ketua Pengadilan Agama Wates menyampaikan tausiyah bertema Keistimewaan Al-Qur’an sebagai Pedoman Hidup Umat Islam dalam Bimtal Bulan Ramadhan 1447 H. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh pegawai pengadilan Agama Wates.

Dalam tausiyahnya, beliau menegaskan bahwa Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya menjadi bacaan ibadah, tetapi juga pedoman hidup yang menyeluruh bagi umat manusia. “Al-Qur’an adalah sumber hukum, sumber nilai, dan sumber inspirasi dalam membangun kehidupan yang adil dan berakhlak mulia,” ujarnya.

Dengan berbagai keistimewaan yang dimiliki oleh Al Qur’an tersebut maka sudah selayaknya dan sepantasnya untuk kita selalu mendekatkan diri kepada Al Qur’an. Jika kita menjadikan Al-Qur’an sebagai landasan dalam bekerja dan bermasyarakat, maka InsyaAllah akan tercipta lingkungan yang harmonis, penuh keberkahan, dan jauh dari praktik yang merugikan. Semoga dengan kita mendekatkan diri dengan Al Qur’an bisa menjadi wasilah kita untuk mencapai surganya Allah. Selain tausyiah oleh Ketua, pada siang hari tersebut juga diadakan doa Khataman Quran periode pertama yang dipimpin oleh Bapak Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H..

"Dukung kami dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)”

Binwasda PTA Yogyakarta Triwulan I 2026 di PA Wates Perkuat Tata Kelola dan Kualitas Layanan

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H. selaku Hakim Tinggi Pengawas dan Pembinaan Daerah sedang melakukan pengawasan di meja PTSL 

pa-wates.go.id — Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Binwasda) Triwulan I Tahun 2026 di Pengadilan Agama Wates. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Nomor 179/KPTA.W.12-A/ST.PW.1.1.1/II/2026 dan berlangsung selama delapan hari, mulai 20 hingga 27 Februari 2026.

Tim Binwasda dipimpin oleh Drs. Abdul Jabar, M.H. selaku Ketua Tim, bersama Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H., Karyarini Fatonah, S.H., M.H., Dewi Kurniasih, S.Kom., M.M., serta Raden Athif Zuhair Listyawan, S.H . selaku Anggota Tim. Kehadiran tim Binwasda disambut oleh Ketua PA Wates Taufik, S.H.I., M.A. diruang kerjanya pada hari ini, Selasa 24 Februari 2026.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pembinaan dan evaluasi menyeluruh terhadap aspek Pengawasan Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik. Fokus diarahkan pada efektivitas perencanaan program, konsistensi implementasi kebijakan pimpinan, penguatan Zona Integritas, serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Tim juga menekankan pentingnya pengelolaan kinerja yang terukur, monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja utama, serta penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang berkelanjutan.

Di bidang administrasi perkara, pengawasan dilakukan terhadap tertib register, kelengkapan dan kerapian berkas perkara, ketepatan minutasi, serta kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan aplikasi penelusuran perkara dan ketepatan waktu penyelesaian perkara turut menjadi perhatian, sebagai bagian dari komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas proses peradilan.

Sementara itu, pada aspek administrasi persidangan, tim memastikan pelaksanaan sidang berjalan sesuai hukum acara dan standar operasional prosedur. Pemeriksaan mencakup penyusunan berita acara persidangan, publikasi jadwal dan putusan, hingga konsistensi pelayanan informasi kepada para pihak.

Pembinaan juga menyentuh administrasi kesekretariatan, termasuk evaluasi dokumen perencanaan, keselarasan antara program dan realisasi anggaran, serta ketepatan pelaporan kinerja. Pengelolaan teknologi informasi mendapat perhatian khusus, terutama dalam optimalisasi sistem berbasis digital, pengamanan data, dan peningkatan kualitas layanan informasi publik.

Dalam pengelolaan administrasi umum dan keuangan, tim menelaah tata kelola persuratan, pengarsipan, pengelolaan barang milik negara, serta pertanggungjawaban anggaran agar tetap tertib, transparan, dan sesuai regulasi. Pengawasan bidang kepegawaian dan organisasi tata laksana juga dilakukan melalui evaluasi data kepegawaian, disiplin dan kinerja aparatur, serta efektivitas penerapan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja.

Melalui kegiatan Binwasda ini, diharapkan Pengadilan Agama Wates semakin memperkuat tata kelola kelembagaan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pembinaan dan pengawasan tidak semata menjadi agenda rutin, tetapi juga momentum refleksi dan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan peradilan agama yang profesional, modern, dan berintegritas.