RAPAT PIMPINAN PA WATES TINDAKLANJUTI SURAT SEKRETARIS MA RI TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN SECARA FLEKSIBEL

pa-wates.go.id. Rabu, 11 Maret 2026. Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Wates laksanakan Rapat Pimpinan bulan Maret 2026 di duang Ketua. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua yang menekankan pentingnya pemahaman bersama mengenai kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penyesuaian pola kerja aparatur sipil negara agar lebih adaptif, produktif, dan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.

Dalam arahannya, pimpinan menyampaikan bahwa pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel harus tetap mengedepankan disiplin, tanggung jawab, serta komitmen terhadap kinerja organisasi. Meskipun terdapat fleksibilitas dalam pengaturan waktu dan tempat kerja tertentu, seluruh aparatur tetap dituntut untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal, profesional, dan tidak mengalami hambatan.

Selain itu, rapat juga membahas mekanisme pengawasan, pelaporan kinerja, serta koordinasi antarbagian agar implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan secara tertib dan terukur. Para peserta rapat turut memberikan masukan serta berdiskusi terkait langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Dukung kami dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)”

Penulis: @rbow

Balut Public Campaign dengan Berbagi Takjil PA Wates Isi Kegiatan Ramadhan 1447 H

Wates – Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan, Pengadilan Agama Wates menggelar kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat sekitar dan para pengguna jalan di sekitaran kantor Pengadilan Agama Wates, pada Rabu 4 Maret 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh para hakim dan pegawai Pengadilan Agama Wates yang secara langsung membagikan paket takjil kepada masyarakat menjelang waktu berbuka puasa. Antusiasme warga terlihat dari sambutan hangat dan apresiasi yang diberikan atas kegiatan tersebut.

Selain pembagian takjil pada kesempatan itu juga Pengadilan Agama Wates melaksanakan Publik Campaign pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Wates. Ketua Pengadilan Agama Wates menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen lembaga dalam mempererat hubungan dengan masyarakat. Selain sebagai aksi sosial, Publik campaign ini juga menjadi sarana untuk membangun citra pelayanan yang humanis dan mendekatkan institusi peradilan dengan publik.

“Kegiatan berbagi takjil ini bukan hanya tentang berbagi makanan berbuka, tetapi juga berbagi kebersamaan, kepedulian, dan semangat kebajikan di bulan Ramadan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin hubungan yang semakin harmonis antara Pengadilan Agama Wates dengan masyarakat, serta semakin menumbuhkan nilai-nilai solidaritas dan kepedulian sosial. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar hingga menjelang waktu berbuka puasa.

"Dukung kami dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)”.

Pengadilan Agama Wates Hadiri Undangan Koordinasi

Pengisian Bukti Dukung Evaluasi Kabupaten Layak Anak di Dinas Sosial PPPA Kulon Progo

pa-wates.go.id. Rabu 04 Maret 2026. Memenuhi undangan dari Pemerintah Daerah Kab. Kulon Progo melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Panitera Muda Permohonan mewakili Ketua Pengadilan Agama Wates Panitera Muda Permohonan hadiri kegiatan Pengisian Bukti Dukung Evaluasi Kabupaten Layak Anak.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Sosial PPPA Kulon Progo ini dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah dan instansi terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi serta memastikan kelengkapan dan ketepatan pengisian dokumen bukti dukung evaluasi KLA tahun berjalan.

Dalam kesempatan tersebut, Eka Kusumaningsih, S.H. Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Wates menyampaikan komitmen lembaga dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Kulon Progo sebagai Kabupaten Layak Anak. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai program dan layanan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak, khususnya dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan hak-hak anak dan perempuan.

Melalui kegiatan koordinasi ini, diharapkan seluruh instansi dapat melengkapi data dan dokumen pendukung secara optimal sehingga proses evaluasi Kabupaten Layak Anak dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil yang maksimal.

Pengadilan Agama Wates akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Kulon Progo.

PA Wates Perkuat Komitmen Menuju WBK 2026

pa-wates.go.id — Pengadilan Agama Wates menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas, Senin (2/3/2026), di Ruang Media Center. Rapat ini merupakan tindak lanjut atas Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 585/DJA/OT1.6/II/2026 tanggal 24 Februari 2026 tentang “Langkah-Langkah Strategis Menuju WBK/WBBM di lingkungan Peradilan Agama Tahun 2026”.

Surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, H. Muchlis, tersebut menekankan pentingnya penilaian mandiri pembangunan ZI melalui aplikasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Mahkamah Agung paling lambat 13 Maret 2026, kelengkapan data dukung, serta pemenuhan ambang batas nilai evaluasi sebagai prasyarat pengusulan satuan kerja menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Rapat dipimpin langsung Ketua PA Wates Taufik, S.H.I., M.A., dan dihadiri Wakil Ketua selaku Ketua Pembangunan ZI Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., M.H., para Hakim, Panitera, Sekretaris, serta seluruh pegawai.

Dalam arahannya, Taufik, S.H.I., M.A., menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar memenuhi aspek administratif, melainkan membangun budaya kerja yang berorientasi integritas dan pelayanan publik. “Setiap area pengungkit, mulai dari manajemen perubahan hingga peningkatan kualitas pelayanan publik, harus diimplementasikan secara nyata dan terukur,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan dan kebenaran data dukung dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), termasuk pemenuhan Survei Mandiri sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025. Survei tersebut wajib mencakup seluruh jenis layanan, dilengkapi data responden yang valid, dan dilaporkan sesuai format yang telah ditetapkan.

Sementara itu,Saleng Pagesongan, S.Ag., M.H., menekankan perlunya sinergi seluruh aparatur dalam memenuhi ambang batas nilai evaluasi sebagaimana diatur dalam surat Dirjen Badilag. Untuk meraih predikat WBK, satuan kerja harus mencapai nilai minimal 75 dengan komponen area pengungkit sekurang-kurangnya 40 poin. Adapun untuk WBBM, nilai minimal yang harus diraih adalah 85 dengan standar komponen yang lebih tinggi.

Selain itu, rapat juga membahas kesiapan beberapa syarat usulan diantaranya kewajiban penyusunan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), rekapitulasi kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), matriks risiko, serta laporan hasil survei mandiri sebagai bagian dari instrumen seleksi administrasi.

Mengacu jadwal yang ditetapkan, tahapan pengisian PMPZI oleh satuan kerja berlangsung hingga 13 Maret 2026, dilanjutkan evaluasi berjenjang oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Unit Eselon I, sebelum akhirnya memasuki tahapan evaluasi nasional hingga akhir tahun. (adm/na)