Sekretaris PA Wates Hadiri Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Kejaksaan Negeri Kulon Progo

pa-wates.go.id - Kolaborasi yang kuat antara berbagai instansi di Kabupaten Kulon Progo kembali terjalin dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini terlihat dari diselenggarakannya acara Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik oleh Kejaksaan Negeri Kulon Progo.

Acara yang dihadiri oleh Sekretaris Pengadilan Agama Wates Nurhidayanto, S.H, Kepala Kemenag Kab Kulon Progo, Kepala Mall Pelayanan Publik (MPP) Kulon Progo, Kepala Dinas Dukcapil Kulon Progo, dan Panewu Kapanewon Pengasih ini dihelat di ruang Aula Kejari Kulon Progo, Selasa 06 Agustus 2024.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menyusun standar pelayanan publik yang lebih baik sehingga diharapkan Kejari Kulon Progo dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Selain itu dengan adanya standar yang jelas, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan.

Dengan adanya sinergi antar instansi, diharapkan upaya Kejari Kulon Progo untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, kolaborasi ini juga menunjukkan komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

Monitoring dan Evaluasi Bulanan Bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates

pa-wates.go.id - Pengadilan Agama Wates mengadakan acara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bulanan untuk Bagian Kepaniteraan yang berlangsung pada hari Selasa, 06 Agustus 2024. Acara ini diselenggarakan di ruang media center PA Wates dan dihadiri oleh berbagai unsur dari kepaniteraan PA Wates, antara lain: Hakim, Panitera, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti (PP), Jurusita/Jurusita Pengganti (JSP), Pelaksana Bagian PTSL.

Rapat Monev dipimpin oleh Hakim PA Wates, Muhamad Faudzan, S.Sy. Dalam pengantarnya, Faudzan menekankan pentingnya evaluasi rutin untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. "Monitoring dan evaluasi adalah bagian integral dari upaya kita untuk terus memperbaiki diri. Dengan melakukan evaluasi, kita bisa mengetahui di mana letak kekurangan kita dan bagaimana cara untuk memperbaikinya," ujar Faudzan.

1. Kinerja Kepaniteraan Evaluasi dilakukan terhadap kinerja setiap bagian di kepaniteraan, termasuk bagaimana proses administrasi perkara berjalan, penanganan gugatan dan permohonan, serta kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku.

2. Peningkatan Layanan Diskusi juga fokus pada upaya peningkatan layanan kepada para pencari keadilan. Ini mencakup pengembangan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang lebih efisien dan ramah terhadap masyarakat.

3. Kendala dan Solusi Para peserta rapat berbagi pengalaman dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Diskusi ini bertujuan untuk menemukan solusi praktis yang dapat diterapkan segera untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut.

4. Penggunaan Teknologi Dibahas pula tentang optimalisasi penggunaan teknologi dalam proses administrasi dan pelayanan. Ini termasuk penggunaan sistem informasi yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah proses pengelolaan perkara.

Panitera PA Wates, H. Jafar Sodik, S.Ag, M.H., menyatakan bahwa kegiatan Monev ini sangat penting dalam rangka memastikan bahwa setiap bagian di kepaniteraan berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi seperti ini membantu kami untuk melihat sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dan apa yang perlu diperbaiki," kata Jafar Sodik.

Acara Monitoring dan Evaluasi Bagian Kepaniteraan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan kinerja dan pelayanan PA Wates. Semua pihak yang hadir sepakat untuk terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

PA Wates Ikuti Rapat Koordinasi Entry Meeting Pelaksanaan Pemeriksaan BPK 

pa-wates.go.id - Pengadilan Agama Wates turut serta dalam Rapat Koordinasi Entry Meeting Pelaksanaan Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023 hingga Triwulan III. Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin, 5 Agustus 2024.

Rapat koordinasi ini melibatkan Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya yang berada di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur. PA Wates sendiri mengikutinya dari ruang media center dengan peserta yang terdiri dari Panitera, Sekretaris, Bendahara Penerimaan, dan Kasir Pengadilan Agama Wates.

1. Pelaksanaan Rekonsiliasi Data PNBP Diskusi difokuskan pada mekanisme dan prosedur rekonsiliasi data PNBP, memastikan bahwa setiap penerimaan tercatat dengan baik dan akurat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PNBP.

2. Penyajian Data Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Perkara Dalam sesi ini, peserta rapat membahas pentingnya penyajian data RPL yang terstruktur dan mudah diakses. Data ini meliputi berbagai transaksi keuangan yang terkait dengan proses penyelesaian perkara dan uang titipan pihak ketiga.

Keikutsertaan PA Wates dalam rapat ini merupakan bagian dari komitmen institusi terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Panitera PA Wates, H. Jafar Sodik, S.Ag., M.H. menyatakan bahwa kegiatan ini memberikan banyak manfaat, terutama dalam meningkatkan pemahaman dalam mengelola PNBP dan RPL.

"Melalui rapat koordinasi ini, kami mendapatkan banyak informasi dan panduan yang sangat berguna untuk memastikan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran tercatat dengan akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," imbuh Jafar Sodik.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta mendukung upaya BPK dalam melakukan pemeriksaan yang menyeluruh dan akurat.

Kumpulkan Data  Praktik Persidangan Anak, UIN  SUKA Kunjungi PA Wates

pa-wates.go.id - Senin (05/08/2024) Pengadilan Agama Wates menerima kunjungan dari rombongan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) dan Universitas Oslo Institute for the Study of Law and Muslim Society (ISLaMS) dari Norwegia. Rombongan tamu yang dipimpin oleh Project Manager sekaligus Lead Researcher Prof. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D., disambut hangat oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Wates, Zulfa Yenti, S.Ag., M.H. Pertemuan berlangsung di ruang media center PA. Wates dan didampingi oleh para Hakim serta Panitera.

Kunjungan ini bertujuan untuk mengumpulkan data terkait praktik persidangan yang melibatkan hak dan subjek anak. Selain itu, Prof. Euis Nurlaelawati menjelaskan bahwa kunjungan ini juga dimaksudkan untuk melakukan wawancara dan pendokumentasian putusan serta kegiatan persidangan.

"Kegiatan pengumpulan data ini merupakan bagian dari penelitian yang bertajuk 'Improving Legal Awareness on Children Rights among Islamic Court Judges in Indonesia: Reviews on Legal Norms and Practices in the Perspective of Gender Equality'," tambah Prof. Euis.

Dalam penelitian tersebut, NHCR dan ISLaMS bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak-hak anak di Indonesia, dengan meninjau norma-norma hukum dan praktik yang ada dari perspektif kesetaraan gender.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Wates, Zulfa Yenti, S.Ag., M.H., mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik kunjungan ini dan berharap hasil penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan praktik persidangan yang lebih berpihak pada hak-hak anak.

"Kami sangat mendukung upaya ini dan siap memberikan data serta informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan penelitian. Semoga hasilnya nanti dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi kita semua," ujar Zulfa Yenti.

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara UIN dan NHCR, ISLaMS, serta Pengadilan Agama Wates dalam upaya memperbaiki sistem peradilan yang lebih responsif terhadap hak-hak anak, serta mendorong kesetaraan gender dalam praktik hukum di Indonesia.