KETUA PA WATES MENJADI NARASUMBER

“SOSIALISASI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DAN PUSPAGA”

Kamis, 11 Juli 2024, Ketua PA Wates Nanang Moh. Rofi`I Nurhidayat, S.Ag., menjadi Narasumber Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak dan Sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Binangun dengan peserta pendidik se-Kabupaten Kulon Progo yang di selenggarakan oleh Dinsos Kabupaten Kulon Progo dan bertempat di Ruang Rapat Sermo Pemkab. Kulon Progo.

Sesuai dengan surat undangan, acara ini mengambil materi “Isu Perkawinan Anak di Kulon Progo, Peran Pemerintah dalam Pencegahan Perkawinan Anak, Regulasi, Tujuan, dan Upayanya, serta Data Dukung dan Kasus”.  Sosialisasi ini dijadwalkan selama 3 hari, yakni tanggal 10-11 Juli 2024 seta dilanjutkan kembali tanggal 15 Juli 2024.

Diharapkan dengan sosialisasi ini, angka perkawinan anak di Kulon Progo mengalami penurunan dan juga Inovasi PUSPAGA dapat tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat Kulon Progo.

RAPAT PIMPINAN PENGADILAN AGAMA WATES BULAN JULI 2024

Kamis, 11 Juli 2024, bertempat di ruang Ketua Pengadilan Agama Wates dilaksanakan Rapat Terbatas Unsur Pimpinan. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua PA Wates Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. dan diikuti oleh Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris PA Wates.

Rapat pimpinan ini dilaksanakan secara berkala dan terjadwal setiap bulan untuk membahas dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap kinerja seluruh aparatur PA Wates selama 1 (satu) bulan terakhir.

Disamping mengevaluasi kinerja aparatur, rapat kali ini juga membahas terkait penentuan kriteria penilaian dalam pemberian reward (penghargaan) kepada aparatur terbaik PA Wates sesuai dengan tugas dan fungsinya pada semester kedua tahun 2024 ini.

Pemberian reward kepada pegawai berprestasi dilakukan secara berkala setiap semester dengan harapan dapat memacu semangat seluruh aparatur untuk meningkatkan kinerjanya masing-masing.

Setelah ditetapkan kriteria penilaian, maka Minggu depan, Tim Penilai akan menelaah dan menelusuri eviden-eviden pendukung baik trkait capaian kinerja aparatur, kedisiplinan, integritas dan tingkat kepatuhan dalam mengimplementasikan nilai-nilai organisasi.

#pawatesadem
#ditjenbadilag
#humasmahkamahagung
#berakhlak
#banggamelayanibangsa

Tim PPID PA Wates Ikuti Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik se-DIY Tahun 2024 

pa-wates.go.id. Wates, 10 Juli 2024 - Dalam rangka perwujudan dan pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar acara Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik se-DIY Tahun 2024. Acara tersebut dilaksanakan secara daring/virtual dan diikuti oleh berbagai pihak yang terlibat dalam upaya keterbukaan informasi publik di wilayah DIY.

Acara yang berlangsung dari pukul 13.00 hingga 15.00 ini dihadiri oleh sejumlah tim PPID satuan  kerja se-DIY. Hadir dalam acara tersebut Tim PPID PA Wates antara lain Wakil Ketua Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag., Panitera PA Wates H. Jafar Sodik, S.Ag., M.H., serta Panitera Muda Hukum sekaligus Ketua Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PA Wates H. Agus Wantoro, S.H., dan beberapa anggota PPID PA Wates.

Kegiatan ini dibuka dengan paparan presentasi dari tim KID DIY yang menjelaskan pentingnya keterbukaan informasi publik serta langkah-langkah yang telah dan akan diambil untuk memastikan transparansi informasi di wilayah DIY. Dibahas pula dalam paparan tim KID DIY perihal dan tata cara penilaian KIP Tahun 2024. Setelah presentasi, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang interaktif, di mana para peserta dapat mengajukan pertanyaan dan berdiskusi langsung dengan narasumber dari KID DIY.

Ditemui selepas acara Ketua Tim PPID PA Wates, Agus Wantoro menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik. "Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak setiap warga negara. Melalui acara ini, kita berharap dapat terus mendorong transparansi dan akuntabilitas di semua sektor," ujar Agus.

Senada dengan Agus Wantoro, H. Jafar Sodik juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya ini. "Kami di Pengadilan Agama Wates berkomitmen untuk terus mendukung keterbukaan informasi publik. Semoga melalui sosialisasi ini, kita dapat meningkatkan pemahaman dan implementasi keterbukaan informasi yang lebih baik," ungkapnya.

Acara ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi di wilayah DIY. Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang rutin, diharapkan transparansi dan akuntabilitas informasi publik di DIY dapat terus meningkat.

FGD PENGATURAN ESELONISASI JABATAN STRUKTURAL DALAM SK KMA NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG POLA PROMOSI DAN MUTASI HAKIM PADA EMPAT (4) LINGKUNGAN PERADILAN DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG

pa-wates.go.id. Wates, 8 Juli 2024 – Pengadilan Agama Wates mengikuti acara Focus Group Discussion (FGD) yang membahas pengaturan eselonisasi jabatan struktural dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim. Acara yang berlangsung melalui platform Zoom ini diadakan di Ruang Media Center Pengadilan Agama Wates.

FGD tersebut dihadiri oleh para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri serta Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama, termasuk Wakil Ketua Pengadilan Agama Wates, Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag., serta dari Pusat Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI yang menginisiasi kegiatan acara implementasi SK KMA 48/2017. Diskusi ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam terkait mekanisme eselonisasi jabatan struktural yang diatur dalam kebijakan tersebut, serta untuk mengevaluasi dampak dan kendala yang mungkin timbul dalam penerapannya.

Menurut Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag., "Acara ini sangat penting karena memberikan platform bagi kita untuk bersama-sama memahami dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan sistem eselonisasi jabatan struktural di lingkungan peradilan. Dengan berbagai perspektif dan masukan dari para peserta yang hadir, diharapkan dapat tercapai kesepahaman yang mendorong efektivitas dan transparansi dalam proses promosi dan mutasi hakim."

Acara FGD ini juga menjadi momentum untuk mendiskusikan inovasi-inovasi dalam pengembangan karir dan peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan peradilan. Peserta dari berbagai wilayah peradilan di bawah Mahkamah Agung berharap hasil dari FGD ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan profesionalisme dan kualitas hukum di Indonesia.